31 Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXI LAN Dorong Pemerintah Kuatkan Kebijakan Strategis Ekonomi Masa Depan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan (new economics for sustainable development) yang berkelanjutan, inovatif dan inklusif dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor kunci yang akan menjadi motor utama perekonomian nasional. 

Ekonomi masa depan lahir sebagai respon masyarakat global terhadap tantangan dunia yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi habitat alami, krisis pangan, krisis air, krisis energi, gap sosial-ekonomi yang semakin melebar, dan lain sebagainya. 

Baca juga: Akibat Hujan Deras, Pohon Tumbang di Jalan Pamekasan - Sumenep

Kondisi ini mendorong pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan inklusivitas dan lingkungan yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi orange (industri kreatif) dan ekonomi kuning (ekonomi digital). 

Isu ekonomi masa depan menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada Cita kedua yang berbunyi: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

Baca juga: Cegah Premanisme Kapolsek Purwokerto Barat Beri Binluh Pada Jalanan

Di samping itu, ekonomi masa depan juga menjadi bagian penting dalam Konsep Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Beranjak dari isu tersebut, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXI Tahun 2024 yang diselenggrakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diikuti oleh 31 peserta lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah menyusun Policy Brief yang berjudul “Strategi Penguatan Ekonomi Masa Depan sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”.

Baca juga: Ajak Minat Anak Vaksin, Polres Probolinggo Datangkan Gatot Kaca dan Badut hingga Arena Bermain

Plt. Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA mengatakan, Policy Brief ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan ekonomi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia merumuskan sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal dan menghadapi tantangan global.

Baca juga: Rela Jemput Bola, Polsek Cibeber Polres Lebak Lakukan Vaksinasi Secara Door To Door di Desa Sinargalih

Sementara itu untuk pengembangan ekonomi hijau menurut Dr. Muhammad Taufiq, DEA perlu akselerasi Transisi Energi Nasional (TEN) yang penting untuk dilakukan.

"Agenda transisi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dari penggunaan sumber energi fosil dan ketergantungan terhadap impor energi, " kata Dr. Muhammad Taufiq, DEA di Jakarta, Jumat (6/12).

Baca juga: Polisi Selamatkan 1200 Burung Kacer Rencana Dibawa Ke Lampung

Dengan mengurangi ketergantungan tersebut, lanjut kata Dr. Muhammad Taufiq diharapkan akan menyelamatkan Indonesia dari krisis energi, krisis ekonomi, dan krisis lingkungan di masa yang akan datang.

Plt. Kepala LAN juga mengatakan, Pengembangan Ekonomi Biru untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB),  modernisasi infrastruktur pada sektor maritim dan penanggulangan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sangat penting untuk dilakukan.

Masih menurut Dr. Muhammad Taufiq, Pemerintah juga perlu memprioritaskan sektor ekonomi kreatif dengan mendukung dan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian ekonomi kreatif dapat didorong untuk menjadi keunggulan komparatif Indonesia di pasar global,

"Hal itu untuk mewujudkan Pengembangan Ekonomi Orange atau Industri Kreatif, " jelasnya.

Baca juga: Sejumlah Penghargaan Diberikan Pada Acara Kapolda Jatim Award 2022

Dalam pengembangan ekonomi Kuning (Ekonomi Digital), menurut Dr. Muhammad Taufiq, Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. 

Untuk semakin mengoptimalkan potensi tersebut salah satu langkah strategisnya adalah penyiapan regulasi yang mengatur tentang etika pengembangan dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) – sebagai enabler penting dan komponen utama ekonomi digital. 

"Etika AI penting untuk memberikan rasa aman dan mengurangi risiko berusaha pada ruang digital, " sebutnya.

Dalam perspektif menjadikan ekonomi masa depan sebagai faktor pendorong kemandirian bangsa sebagaimana dicanangkan di dalam Asta Cita sekaligus sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi tinggi, 31 Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXI LAN merekomendasikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penguatan kebijakan ekosistem investasi.

Hal itu dalam rangka akselerasi agenda transisi energi nasional dan mendorong modernisasi infrastruktur kelautan dan perikanan, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, prinsip-prinsip inklusivitas dan ekonomi yang berkeadilan; serta wawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Baca juga: Kapolda Sumut Serah Terimakan Jabatan Pejabat Utama di Aula Tribrata Poldasu

Selain itu penguatan kebijakan ekosistem kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, dapat dilakukan melalui skema pembiayaan yang semakin suportif, penguatan kualitas SDM yang semakin berdaya saing, perlindungan hak cipta yang semakin baik, dan dukungan promosi ke pasar global.

31 Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXI LAN juga akan menyampaikan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penguatan regulasi, yang meliputi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, khususnya terkait penguatan pada fungsi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Etika AI.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pemerintah dapat menjadikan ekonomi masa depan sebagai faktor pendorong kemandirian bangsa dan pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (*)