KKP Perketat Aturan Jalur Penangkapan Ikan Jadi Tiga Jalur

    KKP Perketat Aturan Jalur Penangkapan Ikan Jadi Tiga Jalur
    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini

    JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk melindungi nelayan kecil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat aturan jalur penangkapan ikan menjadi tiga jalur. Aturan tersebut tercantum dalam PP 27 tahun 2021 terkait pengaturan kapal dan alat tangkap.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini mengatakan, dalam beleid ini pemerintah mengatur jalur penangkapan ikan berdasarkan besaran ukuran kapal. Tujuannya agar nelayan kecil tidak diserobot oleh kapal-kapal berukuran besar dengan alat tangkap yang canggih.

    “Jalur diatur berdasarkan ukuran kapal maupun alat tangkap. Kita tahu alat tangkap itu berbagai macam. Ada alat tangkap yang aktif dan pasif, ” ujar Zaini dalam Webinar Tata Kelola Penangkapan Ikan Untuk Indonesia Makmur, Selasa (27/7/2021).

    Zaini merinci, jalur penangkapan ikan berdasarkan ukuran kapal dibagi menjadi tiga. Jalur pertama yaitu dikhususkan untuk kapal dengan ukuran 5 GT. Artinya, jalur pertama ini hanya boleh dilalui oleh nelayan-nelayan kecil.

    “Siapa saja yang boleh menangkap di jalur 1 adalah rakyat atau nelayan kecil. Siapa saja mereka? menurut undang-undang disebut yang berkaitan dengan nelayan dengan ukuran kapal 5 GT, ” ujarnya.

    Menurut Zaini, pihaknya akan mengawasi secara ketat agar jalur pertama ini tidak dikuasai oleh nelayan dengan ukuran kapal yang lebih besar. Namun menurut Zaini, nelayan kecil diperbolehkan masuk dan menangkap ikan di jalur kedua apabila memenuhi aspek keselamatan.

    “Caranya kita lindungi dengan jalur dia enggak boleh diobok-obok oleh kapal yang lebih besar. Sehingga jalur 1 sampai 0-4 mil. Dia boleh naik ke atas tapi dia harus memenuhi aturan keselamatan, ” jelasnya.

    Selanjutnya jalur kedua yaitu jalur untuk nelayan dengan kapal ukuran di atas 5 GT hingga 30 GT. Jalur yang dipakai untuk nelayan menengah ini berada pada kedalaman 4 hingga 12 mil dari permukaan pantai.

    Sama seperti jalur pertama, kapal di wilayah ini boleh naik ke jalur ketiga namun tidak boleh menangkap ikan di jalur satu. Terakhir, jalur ketiga yaitu jalur khusus untuk kapal ukuran di atas 30 GT.

    “Sementara itu jalur 3 khusus kapal-kapal di atas 30 GT tidak boleh turun ke jalur 2 atau 1. Kita tegaskan, kalau dia turun, dia melanggar. Dan akan kita tindak, ” tandasnya.

    Sementara Penggunaan alat tangkap pukat ikan sejatinya dilarang oleh pemerintah. Namun untuk wilayah abu abu yang berbatasan dengan dengan negara tetangga seperti Vietnam, KKP memberikan relaksasi penggunaan pukat ikan

    Relaksasi aturan penggunaan pukat ikan ini diberikan tujuannya untuk mengimbangi pemanfaatan sumber daya ikan di zona abu-abu. Salah satunya yaitu di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Vietnam. Di daerah tersebut, kapal-kapal Vietnam seringkali mencuri ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat ikan.

    “Ada wilayah yang sampai sekarang belum terselesaikan. Batas antara RI dengan Vietnam. Ini selalu jadi celah mereka untuk colong ikan kita di daerah-daerah tersebut. Kami sudah memberikan izin cantrang untuk tangkap di sana tapi tidak berhasil, ” ujar Zaini.

    Menurut Zaini, banyak kapal Vietnam bahkan menggunakan troll untuk menangkap ikan di zona abu-abu tersebut. Sehingga untuk mengimbangi hal itu, nelayan Indonesia di daerah tersebut diperbolehkan menggunakan pukat ikan. Namun Zaini menegaskan relaksasi penggunaan pukat ini hanya berlaku di wilayah abu-abu saja. Sedangkan di wilayah lain, penggunaan pukat ikan tetap dilarang.

    Selain di wilayah perbatasan dengan Vietnam, pemerintah juga merelaksasi penggunaan pukat ikan di Selat Malaka. Yaitu perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Menurut Zaini, semua kapal di daerah tersebut juga menggunakan pukat dan troll. “Ini juga kita akan relaksasi untuk menyaingi yang di sana, ” ujarnya.

    Muhammad Zaini KKP
    Update

    Update

    Artikel Sebelumnya

    Lapas dan Rutan Penuh Sesak, Kemenkumham:...

    Artikel Berikutnya

    Pratama Persadha: Data BRI Life Diretas...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 169

    Postingan Tahun ini: 984

    Registered: Jan 16, 2022

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 211

    Registered: Mar 9, 2022

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 91

    Postingan Tahun ini: 372

    Registered: Jul 11, 2020

    Purwanto

    Purwanto

    Postingan Bulan ini: 88

    Postingan Tahun ini: 248

    Registered: Mar 16, 2022

    Profle

    Sopiyan hadi verified

    Kapolri Ucapkan Selamat Idul Fitri: Perkokoh Kebersamaan dan Rajut Persatuan Wujudkan Indonesia Tangguh dan Tumbuh
    Peserta Didik Sespimmen Polri Angkatan ke 62 bagi Takjil
    Tol Cikampek Lengang, Jumlah Kendaraan Mengarah ke Trans Jawa Turun 6 Persen
    Forkopimda Jatim Ikuti Parade Bedug di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

    Follow Us

    Recommended Posts

    Meski Dilonggarkan, Warga Klungkung Wajib Patuh Prokes
    Irdam IV/Diponegoro Tinjau Pelaksanaan TMMD Ke-113 Kodim Blora
    Halal- Bihalal ,Deklarasi dan Pengukuhan DPP Komunitas Jurnslis Kebangsaan
    Kunjungi Kobar, Kapolda Kalteng Pantau Kenaikan Debit Air di Wilayah Kotawaringin Dari Udara
    Ditpolairud Imbau Masyarakat  Kapuas Waspada Pengaruh Paham  Radikal Dan Bahaya Narkoba