PJ Gubernur Jabar Ingatkan Puncak Musim Hujan Waspada Banjir Longsor, CMMI: Jangan Merusak Alam

BANDUNG-  Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten dan kota waspada bencana memasuki musim hujan. 

Menurut Bey, musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jabar dan prediksi BMKG puncak musim akan terjadi Januari - Maret 2024. 

Baca juga: Sambut Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ketua DPRD Fajran Akan Segera Menindaklanjuti Petisi Mahasiswa

Banjir dan longsor menjadi bencana yang paling patut diwaspadai. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi. 

“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada, " ujar Bey Machmudin saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/23). 

Baca juga: Buka Akses Tanah Ayahan Desa Adat Pejeng Kawan Alot, Keluarga Dewa Pica ingin Keterbukaan

Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana. 

Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana. 

Baca juga: Jelang Nataru, Kalapas Ambarawa Agus Heryanto Kontrol ke Hunian Warga Binaan

Keempat, persiapan jalur - jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. "Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan, ” sebut Bey.

Sebelum apel siaga bencana, Pemdaprov Jabar juga telah menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai stakeholders. Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana. 

Baca juga: Pegang Bukti Kuat, Tuti Erningsih Tolak Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Penggugat dan PN Lubuk Pakam

Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster. 

Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP),  klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.

Baca juga: Meski Tak Dihadiri Sekda Pandeglang Audiensi IPB Tetap Berjalan

Sementara Itu, Wakil Ketua Cendikia Muda Muslim Indonesia (CMMI) Bogor Raya Deden Horiri juga mengingatkan pemerintah untuk menyetop kegiatan yang berbau merusak lingkungan seperti halnya yang saat ditengah dilakukan di lahan HGU Gunung Mas dan beberapa lahan di wilayah puncak kabupaten Bogor.

Menurutnya, bencana alam yang sering terjadi di Wilayah Jawa Barat khsusnya di Kabupaten Bogor diduga karena ulah manusia nya sendiri, terlebih kawasan hutan Kabupaten Bogor menjadi objek yang mengatasnamakan Investasi maupun pariwisata yang tidak memikirkan efek buruk terhadap lingkungan. 

Kata Denden, pada tahun sebelumnya, bencana longsor dan banjir bandang terus melanda kabupaten bogor, tidak sedikit dari bencana itu menyebabkan korban jiwa dan kerugian masyarakat, dalam hal ini Deden Juga meminta Pemerintah tegas dan memiliki kepekaan dalam menjaga kelesatarian alam.

" Saya sepakat dengan himbauan PJ Gubernur tentang kewasapadaan bencana alam, namun harus digaris bawahi bahwasanya bencana alam yang sering terjadi di Wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor diduga akibat oleh manusia sendiri. Untuk itu saya meminta Pemerintah membuka mata dan hati untuk menjaga alam dan pemerintah juga harus mengesampingkan investasi di Kawasan hutan maupun lahan resapan", pungaskasnya. ***

Baca juga: Dianggap Tak Jelas, Aktivis Pertanyakan Perusahaan di Jalan Baru Malingping